Prof Afif Jelaskan Politik Bukan Musuh Umat Islam, Tapi Instrumen Perubahan!
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Menurut Afif, pada periode tersebut umat Islam mengalami tekanan, pembatasan ruang gerak, dan minim keberpihakan dari penguasa. Selain itu, kaum muslimin juga kerap dicurigai memiliki agenda mendirikan negara Islam dan mengganti ideologi Pancasila, sehingga posisi mereka semakin terpinggirkan.
“Kaum muslimin saat itu mayoritas secara jumlah, tetapi minoritas dalam politik, ekonomi, budaya, dan sektor lainnya,” ujar Afif. Padahal, lanjutnya, politik merupakan instrumen kekuasaan yang sangat menentukan arah pembangunan bangsa. Pihak yang berada di luar jalur politik tidak memiliki ruang untuk ikut menentukan ke mana bangsa ini akan dibawa.
Kondisi tersebut membuat umat Islam, termasuk kalangan santri, tidak memiliki posisi sebagai subjek politik, tetapi hanya sebagai objek. Afif menuturkan, pada masa itu hampir mustahil membayangkan santri dapat menjadi anggota legislatif, kepala daerah, bahkan presiden, karena akses politik mereka dibatasi secara sistematis.
Pembatasan itu, kata dia, bahkan merambah ke ranah dakwah. Aktivitas keagamaan pun harus melalui izin aparat. Afif mengaku pernah mengalami langsung pembatalan jadwal khutbah Idulfitri di sebuah kampus karena materi khutbahnya dianggap bermuatan politik.
Namun, situasi berubah ketika umat Islam mulai aktif masuk dalam arena politik, membentuk partai, berpartisipasi dalam pemilu, dan terlibat dalam pengambilan kebijakan publik. Afif mencontohkan terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden dan banyaknya tokoh Islam, termasuk dari Muhammadiyah, yang kini berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional.
Oleh karena itu, Afif menegaskan bahwa politik tidak selayaknya terus dipandang sebagai sesuatu yang kotor dan harus dijauhi. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak takut terlibat dalam politik hanya karena stigma korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. “Tidak semua yang berpolitik pasti korupsi. Anak-anak muda justru perlu hadir untuk memperbaiki politik itu sendiri,” pungkasnya.***
- Penulis: Tim Redaksi
- Editor: Feri Anugrah
