Oleh Hendriana

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam STAI Muhammadiyah Bandung

 

Beberapa pekan ke belakang Indonesia digemparkan oleh beberapa kasus terror yang terjadi di beberapa daerah. Di Rutan Salemba Mako Brimob terjadi kericuhan yang dilakukan oleh narapidana kasus terorisme, teradi pada tanggal 8 Mei 2018. Di Surabaya aksi teror dilakukan oleh sekelompok orang yang menyerang tempat Ibadah Gereja Santa Maria Kristen Indonesia , aksi ini terjadi pada hari Ahad 13 mei 2018, aksi terror berupa peledakan bom bunuh diri ini memakan korban jiwa sebanyak delapan belas orang meninggal dunia. Pada malam harinya terjadi ledakan di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo , beberapa hari berselang peristiwa terror yang terjadi Markas Polrestabes Surabaya. Dua hari berselang Markas Polisi Daerah Riau diserang oleh empat orang terduga teroris, tiga dari emapat orang tersebut meninggal dunia, dan satu orang pelaku berhasil ditangkap.[1]

Tentu apabila kita lihat dari beberapa kasus yang terjadi, motif yang dimiliki oleh pelaku juga tidak jelas, namun ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa aksi terror ini dilakukan atas dasar salah satu doktrin keagamaan yaitu jihad, kata jihad yang melekat dengan agama Islam, hingga banyak orang yang melakukan klarifikasi atas kejadian tersebut bahwa tidak ada unsur agama manapun yang memerintahkan pemeluknya untuk berlaku demikian. Din syamsuddin misalnya, mengklarifikasi bahwa Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan hal seperti itu, Din mensinyalir bahwa terdapat scenario yang dilakukan oleh produser yang ingin mengadu domba antara umat beragama sehingga terjadi perpecahan umat beragama, Din mendesak pihak kepolisian untuk mengungkap dalang di balik terjadinya kasus terror tersebut.[2] Apabila kita lihat dalam beberapa sumber primer ataupun sekunder yang ada dalam agama Islam, jelas Islam datang untuk memberikan kasih saying kepada alam ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat al – Anbiya ayat 107.

 

ومآ أرسلنك الا رحمة للعلمين

 “Dan Aku tidak diutus kepadamu melainkan untuk berkasih sayang bagi semesta alam”

Artinya setiap Muslim yang ada di belahan dunia manapun, diwajibkan untuk berbelas kasih terhadap sesama, dalam redaksi  al-Qur’an di atas menggunakan kata “lil’alamin” yang bermakna bagi semesta alam, seorang muslim bukan hanya diwajibkan mengasihi sesama muslim, namun apapun yang ada di dalam dunia ini, Muslim wajib mengasihinya, termasuk orang yang berbeda agama sekalipun, bukankah Rasulullah Salallahu a’laihi wassalam mencontohkan dalam setiap perilakunya, ingatkah, ketika Rasulullah Saw berhadapan dengan seorang wanita yahudi yang meludahinya ketika hendak ke masjid, dan dibalas Rasul dengan menjenguk ketika ia sakit di saat orang lain belum menjenguk. Dan dalam keyakinan agama manapun, tidak ada yang mengajarkan untuk berlaku terror atau membunuh terhadap sesama manusia.

Terlepas dari apapun motif yang dilakukan oleh pelaku, apabila kita lihat dalam hal ini pelaku – pelaku terror tersebut jelas melanggar kewajiban dasar manusia, dalam pasal 1 ayat 2 Undang – undang No. 32 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”. Pelaku terror tidak mengindahkan adanya kaidah kewajiban dasar manusia, di samping hak asasi manusia. Selain itu pasal 9 ayat 2 Undang – undang No. 32 Tahun 1999 yang merupakan turunan dari pasal 28A Undang – undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin., artinya dengan adanya perilaku terror yang dilakukan oleh sekelompok orang menyebabkan orang merasa ketakutan untuk beraktifitas di luar, karena khawatir akan adanya terror yang dilakukan secara tiba – tiba, rasa aman yang dijamin oleh undang – undang tidak diindahkan oleh pelaku terror. Selain itu jemaat gereja yang tengah beribadah tersebut, menimbulkan rasa trauma sehingga batin yang mengalami terror tersebut terguncang.

Terlebih perilaku terror yang terjadi di Surabaya menyebabkan delapan belas orang kehilangan nyawanya, dan hak untuk hidup yang tercantum  dalam pasal Pasal 9 ayat 1 Undang – undang No. 32 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melakat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi”.[3]

Perilaku terror dengan menggunakan metode bom bunuh diri juga tidak memberikan hak atas kehidupannya, hidupnyapun tidak dipandang berharga. Apalagi hak dasar yang dimiliki oleh orang lain, sehingga pantas apabila masyarakat menolak jenazahnya, karena dalam Islam, manusia dengan kehidupannya sangat dijunjung tinggi, sebagaimana Allah terangkan dalam Surat al-Nisaa ayat 29.

ولا تقتلو أنفسكم إنّ الله كان بكمرحيما

“Dan Janganlah kalian mebunuh dirimu, Sesungguhnya Allah sangat sayang kepadamu”

Sangatlah wajar apabila pelaku bom bunuh diri tersebut tidak diterima oleh masyarakat untuk dikuburkan di tempatnya, Allah telah memberikan kehidupn yang baik, namun orang tersebut menyia-nyiakannya dengan melakukan hal tersebut, dan membunuh satu orang, hukuman dalam Islam adalah dibunuh kembali, lalu bagaimana dengan delapan belas orang yang terbunuh, maka pelaku tersebut berhutang nyawa tujuh belas orang. Wallahu a’lam….

[1] Diakses dari Berita Online yang berjudul Video : aksi terror Mei 2018 https://nasional.kompas.com/read/2018/05/17/16214291/video-aksi-teror-mei-2018 pada tanggal 31 Mei 2018, pukul 12:26.

[2] Diakses dari Berita Online yang berjudul Din Syamsuddin : Teror bom merusak kerukunan umat beragama m.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/05/15/p8qkiy354-din-syamsuddin-teror-bom-merusak-kerukunan-umat-beragama  pada tanggal 31 Mei 2018, pukul 12:41.

 

[3] Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta : secretariat Jenderal MPR RI, 2017), hlm. 153

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *